Ketua Dewan Pers, Prof Dr M Nuh mengingatkan pemerintah dan stakeholders lainnya menempatkan posisi media massa secara pas. Posisikan media massa sebagai komplemen, bukan suplemen.
Hal itu dikatakan M Nuh saat kegiatan Media Gathering yang digelar Bupati Magetan, Dr Suprawoto di Pendopo pemkab setempat beberapa hari lalu. “Jadikan media massa sebagai komplemen dan jangan tempatkan sebagai suplemen,” katanya mengingatkan.
Kegiatan ini diikuti sejumlah pejabat dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Magetan, wartawan, dan pimpinan media massa dari Surabaya.
M Nuh mengutarakan, pentingnya tiga pilar untuk mewujudkan kemerdekaan pers. Apa saja? Pertama, kompetensi wartawan. Hal itu menjadi kebutuhan mutlak, di mana wartawan kompeten yang bisa menegakkan dan mengisi kemerdekaan pers.
“Tidak mungkin kemerdekaan pers diisi wartawan yang tak berkompeten,” katanya.
M Nuh mengapresiasi langkah dan program yang dijalankan PWI Jatim dalam konteks ini. Program UKW PWI Jatim yang telah dijalankan sebanyak 27 angkatan merupakan program konkrit untuk mewujudkan wartawan berkompeten.
“Program tersebut layak diteruskan di kemudian hari,” ujarnya.
Pilar kedua adalah proteksi hukum yang diberikan negara kepada wartawan dan media massa.
M Nuh mengutarakan, sangat tidak mungkin kemerdekaan pers bisa ditegakkan dan dijalankan di tengah perlindungan hukum yang lemah kepada wartawan dan media massa.
Dia memandang UU Nomor 40/1999 tentang Pers cukup memadai untuk memberikan proteksi kepada wartawan.
Selain itu, dalam perspektif lain, wartawan juga diingatkan jangan pongah dan takabur dalam menjalankan profesinya. Sebab, wartawan dan media massa hakikatnya juga diawasi. Secara personal, warga negara bisa mengajukan hak jawab dan hak koreksi terkait pemberitaan yang dinilai keliru dan merugikan kepentingannya.
Secara kolektif, tambahnya, komunitas masyarakat bisa membentuk media watch untuk mengawasi dan mengontrol kinerja wartawan dan media massa. Secara kelembagaan negara, dibentuk Dewan Pers yang berfungsi mengawal dan mengawasi kehidupan pers nasional agar tetap dalam koridor Kode Etik Jurnalistik dan regulasi pers lainnya.
Sedang pilar ketiga adalah kesejahteraan wartawan. Dalam hal ini, M Nuh mengingatkan pemilik media massa harus memiliki komitmen kuat untuk memberikan kesejahteraan wartawannya dan meningkatkannya dari tahun ke tahun. Sebab, tak mungkin kemerdekaan pers ditegakkan wartawan yang dari aspek kesejahteraan belum selesai.
Hal lain yang diingatkan M Nuh kepada media massa dan wartawan adalah pentingnya menjalankan fungsi dan peran media massa secara konsisten.
Berdasar UU Nomor 40/1999, fungsi pers antara lain informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan wahana ekonomi bisnis. M Nuh menguraikan lebih dalam lagi tentang fungsi dan peran pers dalam perspektif masa depan.
Apa saja? Menurut M Nuh, pers juga mengemban tugas untuk mencerdaskan warga negara, memberdayakan dan mencerahkan masyarakat, dan menumbuhkan nasionalisme di kalangan warga negara. Atas semua fungsi dan peran pers tersebut, faktor kemerdekaan pers berada di posisi penting dan strategis.
“Yang menjaga kemerdekaan pers itu bukan sekadar masyarakat pers itu sendiri, tapi kita semua secara keseluruhan. Makanya jangan tempatkan pers sebagai suplemen, tapi komplemen. Sebab, tanggung jawab melakukan check and balances tak mungkin diserahkan kepada individu, tapi harus kepada lembaga yakni media massa,” tegas M Nuh. [beritajatim.com]
Romeltea WP 