Prahara PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah dilanda prahara. Belum tuntas kasus tuduhan korupsi (penggelapan) dana Pilkada DKI kepada elite PKS, kini muncul kasus “nonton video porno” saat sidang paripurna DPR.

Kasus terbaru ini sulit “dimainkan” oleh elite PKS karena ulah politisi PKS itu  “tertangkap kamera” wartawan. Dalih “tidak sengaja” membuka link dari sebuah email yang masuk, dibantah sang fotografer –bahwa anggota dewan terhormat itu bukan buka email, tapi buka folder! Nah lho….!

PKS bisa dikatakan “babak belur” belakangan ini, sejak “kena bujuk rayu” SBY untuk turut mendukungnya pada Pilpres lalu. Imbalannya jatah menteri. Salah satu pos menteri itu Menkominfo yang kini ditempati Tifatul Sembiring (mantan Presiden PKS).

Menkominfo gencar memberantas pornografi. Di sinilah ironi besar terjadi. Alih-alih mendukung Menkominfo memberantas pornografi, seorang anggota dewan malah menontonnya saat sidang paripurna DPR! Masya Allah….!

Sulit menduga adanya rekayasa dalam kasua video mesum ini. Pasalnya, pelakunya “tertangkap basah”, tidak melibatkan orang lain selain fotografer yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik. Ingat, wartawan adalah “mata dan telinga rakyat” yang berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja wakil rakyat dan pemerintah.

Kayaknya kalangan elite PKS sedang bingung, sebingun kader-kader dan umat Islam secara keseluruhan di negeri ini. Kok….? How come…? Bagaimana ini….? Kumaha ieu….? dan sejumlah pertanyaan lain.

Musibah? So pastinya…. secara gitu PKS mengusung jargon “bersih dan profesional”. Kata ustadz saya, musibah bisa merupakan hukuman, bisa pula ujian untuk menaikkan derajat.

Mungkin Allah SWT menunjukkan kasih-sayang-Nya kepada Arifinto sehingga dibukakan aibnya sekarang agar tobat; Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada PKS agar istiqomah menjaga kader-kadernya di jalan Allah, karena partai ini dikenal sebagai partai dakwah, berasas Islam, dan menjadi harapan umat demi tegaknya syiar Islam di negeri ini –meski belakangan PKS menjadi “partai terbuka”, tidak lagi eksklusif bagi kaum Muslim.

Keinginan “pihak tertentu” menghancurkan kekuatan politik Islam, sudah bukan rahasia. Namun, kata orang bijak, bukan kekuatan musuh yang bisa mengalahkan kita, tapi kelemahan pertahanan kitalah yang menjadikan kita kalah. Betul tidak….? Wallahu a’lam. (www.romeltea.com).*

Koin untuk Presiden

TIDAK lama setelah Presiden SBY “mengeluh” atau “curhat” soal gajinya yang tidak naik-naik selama tujuh tahun, sejumlah pihak menggagas gerakan “Koin untuk SBY” –meniru gerakan serupa, “Koin untuk Prita” ketika masyarakat membantu Pritasari yang “dianiaya” sebuah Rumah Sakit. Gerakan “Koin untuk Prita” berhasil. Ide brilian itu mampu menarik simpati masyarakat berbagai kelas ekonomi, terendah hingga tertinggi.

Kini gerakan koin itu bergulir kembali. Kali ini ditujukan untuk “membantu” Presiden yang (dianggap) masih kekurangan duit meski gajinya sudah Rp 62,7 juta per bulan. Menurut Majalah Economist (5 Juli 2010) seperti dikutip berbagai media, jumlah itu hampir 30 kali lipat dibandingkan PDB (pendapatan per kapita) rakyat Indonesia. Rinciannya, gaji Presiden RI itu Gaji Pokok Rp 30.240.000, Tunjangan Jabatan Rp 32.500.000, sehingga totalnya Rp 62.740.000.

Gerakan Koin untuk Presiden itu tidak hanya muncul di Facebook, seperti Page “Gerakan Rakyat Indonesia Galang koin untuk Presiden SBY” yang sudah diikuti 11,944 facebooker (26/1, Pkl. 11.25 WIB, tapi juga “di dunia nyata”. Misalnya, puluhan warga Situbondo, Jawa Timur, Selasa (25/1), berunjuk rasa dengan membawa kotak amal bertuliskan koin untuk pejabat. Di Ibu Kota, kotak kaca plastik bertuliskan Koin untuk Presiden diletakkan di kursi depan ruang rapat Komisi III DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta. Kotak itu sudah terisi ratusan koin Rp 500 rupiah. (Liputan6, 25/1).

Tentu saja, berbeda dengan Koin untuk Prita yang “beneran”, gerakan “Koin untuk Presiden” atau “Koin untuk SBY” itu dimaksudkan sebagai sindiran, sinisme, sekaligus (mungkin) ekspresi “kekesalan” sebagian kalangan masyarakat atas ucapan SBY soal gajinya yang diinterpretasikan media sebagai “keluhan” atau “curhat”.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menilai gerakan pengumpulan koin untuk Presiden SBY merupakan bentuk “sinisme politik” yang terlalu bernafsu dan tidak mengesankan. “Itu lebih merupakan cermin dari sinisme dan kenyinyiran politik yang tidak mengesankan dan jauh dari asas manfaat,” katanya (Kompas, 25/1).

Dikatakan Anas, sebenarnya para penggagas dan pengikut gerakan itu tahu bahwa SBY tidak mengeluh dan menyoal gajinya, dan SBY juga tidak minta kenaikan gaji.

Gerakan Koin untuk SBY itu, dalam konteks komunikasi, memang bentuk sinisme. Menurut literatur, sinisme adalah ungkapan yang bersifat mencemooh. Bisa pula merupakan “satire”, yakni ungkapan untuk mengecam atau menertawakan.

Yang “paling bersyukur” atas “selip lidah” SBY adalah para oposannya. Isu gaji pun membesar dan jelas, sebagaimana umumnya sikap politisi, menjadikannya sebagai “idea” dalam kampanye politik guna menjatuhkan citra SBY lebih dalam dan lebih dalam lagi. “Goal”-nya, jelas, Pemilu dan Pilpres 2014!

Lagian, kata orang awam seperti saya, ngapain pula Pak Presiden “sembarangan” bicara soal gaji, di tengah kesulitan ekonomi yang masih mendera rakyat kecil seperti saya dan di tengah memanasnya suhu politik. Wasalam. (www.romeltea.com).*

Ketika Rezim Berbohong

liarPemerintah SBY divonis berbohong oleh sejumlah tokoh agama. Disebutkan, sedikitnya ada 18 kebohongan pemerintah, antara lain menyangkut angka kemiskinan, kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, ketahanan pangan dan energi yang gagal total, anggaran pendidikan yang terus menurun, pemberantasan teroris yang belum maksimal, penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya, dan kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas.

Selain itu, pemerintah dinilai berbohong atas tidak adanya transparansi dalam menjalankan pemerintahan terkait mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu, kasus pelecehan dan kekerasan terhadap para TKI di luar negeri, tidak adanya reaksi atas masalah kedaulatan NKRI saat tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan ditangkap polisi Malaysia.

Kebohongan lainnya menyangkut penegakan hukum, kasus rekening gendut polisi, intimidasi terhadap antikorupsi, dan kasus “lawatan” terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan ke sejumlah lokasi.

Presiden SBY bereaksi dengan mengundang para tokoh lintas agama itu tadi malam. Ada pendapat, pertemuan tadi malam untuk “membungkam” para tokoh itu. Namun, seperti diberitakan Wartanews (18/1), kedatangan tokoh agama ke Istana Negara seperti dimanipulasi Presiden SBY. Pasalnya, pertemuan tertutup selama empat jam itu tak menyentuh substansi persoalan.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku telah menyiapkan langkah agar tidak terjebak dalam politik pencitraan SBY. Tapi, sepertinya semua itu kandas. Din tak bisa menyembunyikan kekesalannya atas pertemuan tersebut. “Saya sangat meyakini kekuatan dialog dan dialog perlu kita lakukan. Alhamdulillah direspon dengan baik. Tadi belum sampai substansi,” ujarnya.

Aktivis PGI, Jerry Sumampouw, menilai SBY selalu berkelit dalam dialog dengan para agamawan. Bahkan, 18 kebohongan SBY yang dibaca ulang di Istana tak mendapat respon yang cukup baik. Pembahasan tidak masuk subtansi. Fakta kebohongan malah dibalas dengan keberhasilan yang dicapai pemerintah. Padahal, semua itu hanya dinikmati segelintir orang.

Berbohong dalam politik praktis dianggap biasa. Dalam konteks komunikasi dikenal sebagai “komunikasi manipulatif”.

Dalam perspektif Islam, istilah bohong itu sangat keras. Kata ustadz saya, bohong atau dusta termasuk ciri orang munafik yang tempatnya nanti di neraka paling bawah, fid darkil asfali minan naar.

Jika benar pemerintah berbohong, maka dalam perspektif Islam pemerintah munafik. Kita, rakyat, menilai dan merasakan, nyata-tidaknya kebohongan itu. Diam sajakah kita? “Revolusi rakyat” pekan lalu sukses di Tunisia. Sejumlah negara Arab lain pun was-was. Indonesia? Wallahu a’lam.* (www.romeltea.com).*

Komunikasi Verbal: Cara Bicara Anda Itu Lho…!

komunikasi-verbalKeterampilan komunikasi verbal atau lisan merupakan hal terpenting dalam membangun citra pribadi (personal brand). Demikian menurut penelitian.

The Kelly Global Workforce Index yang menyurvei sekitar 134.000 orang di 29 negara, termasuk hampir 5.800 orang di Inggris, menemukan kemampuan komunikasi verbal (71%), pengetahuan teknis (67%), komunikasi tertulis (63%), Riwayat Hidup (61%), cara berbusana (55%), dan penggunaan media sosial (37%) sebagai yang paling penting dalam membangun identitas “brand” mereka.

Piawai berkomunikasi secara verbal berarti mahir pula dalam komunikasi efektif, berdampak, dan berhasil membangun citra diri sebagai pribadi yang mengesankan.

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam komunikasi verbal antar lain kejelasan, nada bicara, volume, speed, pace, dan sebagainya.

Saat berkomunikasi, Anda bisa menggunakan bahasa tubuh (body language), seperti ekspresi wajah. Jawaban sederhana, seperti “Aku baik-baik, terima kasih”, akan membawa pesan yang sangat berbeda jika disertai mata sendu dan tanpa senyum!

Coba perhatikan diri Anda atau orang lain saat berbicara. Hampir selalu ada bahasa tubuh. Ada makna dalam gerakan-gerakan ini:

Bersedekap, kedua tangan di samping, lurus ke bawah, Alis terangkat, Jari telunjuk menyentuh ibu jari, gerakan tangan seolah-olah memukul-mukul dengan bagian sisi telapak tangan, menganggukkan atau menggelengkan kepala, mengusap-usap wajah, menggaruk-garuk kepala, mengusap-usap dagu, bola mata bergerak ke atas, dan banyak lagi. Praktikkan saja….!

Dalam berbicara, kita juga harus melihat “situasi dan kondisi”. Tentu ada cara berbeda ketika kita berbicara di ruang rapat, kafe, toko, lift, tangga, dan sebagainya.

Apakah Anda tipe orang yang sukan ngobrol atau pendiam, jangan lupa ini: kata-kata Anda yang sebenarnya mungkin hanya memainkan peran kecil dalam dampak yang Anda buat. Ada banyak faktor lain yang terlibat.

Jadi, komunikasi verbal bukan semata soal “apa” yang Anda katakan, tapi lebih dari itu juga soal “bagaimana” Anda mengatakannya. Wasalam. (www.romeltea.com).*

Sumber: Impact Factory & Recruiter

Membubarkan FPI, Lagu Lama!

fpi_masaDesakan agar Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan kembali muncul, pasca ”insiden” Banyuwangi. Pro-kontra muncul, apalagi memang tidak mudah membubarkan sebuah organisasi yang ideologinya tidak terlarang di Indonesia.

Seruan pembubabaran FPI ini ”lagu lama” yang belum tentu ”easy listening”. Kalo lagu-lagu nostalgia, utamanya Koes Plus, saya suka banget.

Saya kira, pembubaran FPI –yang dikenal dengan aksi-aksi ”sweeping”-nya– tidak semudah yang diperkirakan para penyerunya. Lagi pula, kalau bisa dan jadi dibubarkan, para aktivisnya pastinya membentuk organisasi baru. Ibaratnya, ”new bottle old wind”, kayak parpol-parpol peserta pemilu itu lho…! Selain itu, ada pula pihak –seperti PBNU– yang tidak setuju pembubaran FPI dengan alasan “ dikhawatirkan bisa digunakan untuk menjadi pola pembubaran ormas lain” (tribunnews.com, 1/7).

Banyak pihak menentang FPI “hanya” karena keberanian mereka memberantas kemaksiatan secara frontal –cenderung anarkis jika terjadi bentrokan. Nah, jika anarkisme atau kekerasan berhasil dihindari FPI, tidak ada alasan lagi buat membubarkannya.

Saya kira, lebih banyak pihak yang membutuhkan dan mendukung FPI. Orang-orang beriman tentu sependapat dengan FPI bahwa kemunkaran, kemaksiatan, atau hal-hal yang merusak moralitas tidak boleh tumbuh-kembang di bumi pertiwi ini. Dalam konteks ini, banyak umat Islam dan lembaga dakwah, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, mendukung FPI. Ibaratnya, kalo dalam sepakbola, FPI ini ”striker”, penjebol gawang, eksekutor. Maka, wajar jika banyak yang ”mentakling”-nya.

”Pihak tertentu” juga pastinya butuh eksistensi FPI, yaitu (1) pihak yang merasa bisa memanfaatkan ”semangat juang” FPI untuk kepentingan tertentu dan (2) ”pihak tertentu” yang ingin mempertahankan stigma, stereotipe, cap, atau label ”Muslim radikal”. Mereka yang berpandangan ”umat Islam identik dengan kekerasan”, tentu senang jika FPI melakukan aksi anarkis.

Lepas dari semua itu, saya yakin, FPI tidak akan bertindak apa pun, jika polisi atau pihak berwenang ”action”, tidak tinggal diam, jika terjadi suatu pelanggaran hukum. Pasalnya, setahu saya, sebelum melakukan aksinya, FPI melakukan tahapan-tahapan dulu, yaitu, pertama, mengirim surat permohonan kepada polisi atau pihak berwenang agar menindak suatu pelanggaran. Jika surat mereka diabaikan, langkah kedua, mereka kembali mengirimkan surat permintaan disertai kesiapan memberikan bantuan. Jika masih tidak dihiraukan juga, mereka kirimkan surat ketiga yang berisi: mereka siap bergerak sendiri jika memang polisi tinggal diam. Setelah surat ketiga itulah FPI ”action”. Betul begitu, FPI? Wasalam.*

Dana Aspirasi? Saya Muak, Bongkar!

golkarPanas setahun dihapus oleh hujan sehari. Simpati kita (kita?) kepada Golkar yang bersuara lantang, vokal, gigih, mewakili rakat membongkar kasus Bank Century, hapus oleh “hujan sehari”: usulan dana aspirasi. Gila! Rp 15 Milyar per anggota DPR per tahun! Totale jadi Rp 8 Trilyun lebih!

Kita, paling tidak saya, sangat “muak” kepada usulan itu. Saya, mungkin kita, sama sekali “jijik” mendengar usulan Fraksi Golkar itu. Simpati saya dalam kasus Century kepada Golkar, hapus sudah dalam sehari. Karakter Golkar, “tidak berubah”?

Waduh, kasus 6,7 Trilyun “menguap”, ternyata uapnya mengarah ke sono. Saya kian yakin, mengapa emosi rakyat, kita, mudah meledak. Mengapa rakyat, kita, sering anarkis. Mengapa demonstran, sering anarkis. Mereka marah! Marah! Marah kepada perilaku anggota dewan yang sangat menjijikkan! Marah kepada rezim yang terus saja membuat rakyat tidak berdaya dan kian sengsara. Marah kepada para pejabat negeri ini yang hanya asyik dengan kepentingan dan kesenangan sendiri.

Hai, orang tua!!! Pandanglah kami, rakyat, sebagai manusia. Kami muak dengan ketidakadilan dan keserekahan. Akibatnya, di jalananlah kami. Ah, ini lirik lagu “Bongkar” (Iwan Fals), pas buat Anda, wahai pejabat, anggota dewan, yang diperbudak jabatan dan harta!

Kalau cinta sudah di buang
Jangan harap keadilan akan datang
Kesedihan hanya tontonan
Bagi mereka yang diperkuda jabatan

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar
Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Sabar sabar sabar dan tunggu
Itu jawaban yang kami terima
Ternyata kita harus ke jalan
Robohkan setan yang berdiri mengangkang

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar
Oh oh ya oh ya oh ya bongkar
Oh oh ya oh ya oh ya bongkar
Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Penindasan serta kesewenang wenangan
Banyak lagi teramat banyak untuk disebutkan
Hoi hentikan hentikan jangan diteruskan
Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan

Dijalanan kami sandarkan cita cita
Sebab dirumah tak ada lagi yang bisa dipercaya
Orang tua pandanglah kami sebagai manusia
Kami bertanya tolong kau jawab dengan cinta

Oh oh

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar
Oh oh ya oh ya oh ya bongkar
Oh oh ya oh ya oh ya bongkar
Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Mari, mulai melangkah menuju… REVOLUSI !!!

Menggugat Lembaga Survei

survey“BERKAH” akan diwawancara sebuah stasiun radio di Bandung tentang lembaga survei, saya pun bisa menyusun posting ini. Begitu diminta kesiapan menjadi narasumber, dengan kapasitas sebagai “pengamat politik”, saya langsung “sowan” ke Mbah Google, mencari data atau referensi soal lembaga survei. Hasilnya? Ya, tulisan ini, sekaligus sebagai “amunisi” saya dalam wawancara “live on air” via telepon itu. 

KRAN demokrasi yang terbuka pasca kejatuhan rezim Soeharto (Orde Baru) bukan saja memunculkan banyak partai politik, politisi, dan agenda pemilihan pemimpin (walikota, bupati, gubernur, dan presiden/wakil presiden), tapi juga menjamurkan lembaga-lembaga survei.

Dipelopori kemunculan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan “trio” Saiful Mudjani, Denny JA, dan M. Qodari, lembaga sejenis pun bermunculan, juga diawali dengan perpecahan ketiga “trio” tersebut. Saiful Mudjani tetap memimpin LSI. Denny JA “out” dan mendirikan Lingkaran Survei Indonesia (disingkat LSI juga). M. Qodari pun “gerah” di LSI, keluar, dan mendirikan “kerajaan baru” bernama Indo Barometer.

Selain ketiga lembaga tersebut, lembaga survei lainnya antara lain Lembaga Survei Nasional (LSN), Lembaga Survei dan Kajian Nusantara (Laksnu), Indonesian Research Development Institute (IRDI), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survey Sosial Indonesia, Lembaga Survey dan Manajemen Publik Indonesia, Jaringan Survey Manajemen Publik Indonesia, dan Sentra Informasi Kebijakan Publik Indonesia.

Ada pula Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Sugeng Suryadi Syndicate (SSS), Centre for Electoral Reform (Cetro), Centre for the Study of Development and Democracy (CESDA), Pusat Kajian Ilmu Politik UI (Puskapol UI), serta beberapa lembaga sejenis di daerah-daerah.

Fungsi Survei
Secara normatif, fungsi survei adalah “menjembatani” kepentingan publik (rakyat) dengan penentu kebijakan publik (pemerintah dan elite politik).

Fungsi awal survei, jajak pendapat, polling, atau apa pun namanya adalah memantau opini publik; “mengintip” persepsi, harapan dan evaluasi publik terhadap sebuah kebijakan politik, juga mengukur apa yang dipikirkan masyarakat.

Survei juga “mengintip” pendapat (opini) serta harapan masyarakat terhadap pejabat/politisi ataupun institusi yang ada, mendekatkan keputusan-keputusan publik dengan aspirasi publik. Hasil survei dipandang sebagai “baromete” aspirasi masyarakat yang menjadi acuan dalam pembuatan keputusan.

Hasil survei setidaknya berguna sebagai “bahan tulisan” bagi para peneliti untuk menulis artikel di media. Tulisan mereka menjadi “layak muat” karena dukungan data “ilmiah” hasil survei itu. Mereka “hanya” menjabarkan hasil survei lembaganya. Hasil survei itu pula yang membuat mereka menjadi narasumber dalam berbagai acara talkshow di televisi yang menjadikan mereka sebagai pengamat politik.

Jenis Survei
Secara garis besar ada dua jenis survei. Pertama, Survei Publik. Jenis ini sifatnya nonkomersial dan dilakukan atas permintaan lembaga-lembaga publik untuk dipublikasikan. Kedua, Survei Komersial yang dilakukan atas permintaan individu, kelompok, atau lembaga swasta lainnya. Hasil survei ini sepenuhnya untuk klien dan tidak dipublikasikan kecuali klien bersangkutan menghendakinya.

Karena “menerima pesanan”, lembaga survei umumnya juga menerima “pertanyaan titipan” yang disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Kredibilitas lembaga-lembaga survei belakangan dipertanyakan akibat munculnya dugaan “pesanan” itu. Apalagi dalam beberapa kasus, hasil survei tidak cocok dengan fakta.

Contoh paling faktual adalah Pilkada Jawa Barat. Semua lembaga survei tak mengunggulkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade). Kenyataannya, pasangan yang diusung PKS-PAN inilah yang menjadi pemenang Pilkada Jabar.

Ada juga hasil perhitungan cepat lembaga survei di Pilkada Jatim yang “memihak” pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono. Namun, hasil perhitungan manual KPUD justru memenangkan pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf.

Bak pedagang asongan dan kaki lima, di mana ada keramaian, mereka berbondong-bondong ke tempat itu. Demikian pula para “ilmuwan” atau periset. Karena “basah”, hasil survei bisa diperdagangkan, bahkan “bisa pesan”, lembaga survei pun bermunculan dan menjadi lembaga komersial dan bahkan berperan ganda: peneliti sekaligus konsultan atau tim sukses.

Lembaga survei kini dinilai sebagai “kekuatan kelima” (fifth estate) di belakang “kekuatan keempat” (fourth estate) –yakni media massa, di samping tiga kekuatan dalam “trias politica”–Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Disebut “kekuatan kelima” karena lembaga survei kini dinilai sebagai “algojo” penentu opini publik. Dengan kata lain, alih-alih mengintip opini publik, lembaga survei justru menjadi pembentuk opini publik itu sendiri.

Dengan kata lain, publikasi hasil survei dinilai sebagai bagian dari upaya menggiring opini dan memengaruhi pilihan rakyat. Perilaku pemilih berupa “ikut yang rame” atau “ngikut yang bakal menang” dimanfaatkan sebaik mungkin oleh lembaga survei dan para sponsornya. Hasil survei dapat menjadi bahan kampanye: “Survei membuktikan, kamilah yang unggul, maka pilihlah kami…”.

‘Pelacuran Intelektual’?

Tudingan tidak sedap, bahkan “kasar”, pun muncul kepada kalangan peneliti yang umumnya para intelektual atau akademisi bergelar master atau doktor itu. Seringnya publikasi hasil “survei pesanan” memunculkan “cap”: para intelektual itu sudah “melacurkan diri” alias menjadi “pelacuran intelektual” –sebuah tudingan yang tentu saja dibantah para peneliti atau lembaga survei.

Berkedok “metode ilmiah”, para peneliti bisa saja mengarahkan hasil surveinya dengan memilih responden yang sudah ditunjuk atau dipersiapkan. Jika menginginkan hasil survei menunjukkan partai A unggul, maka pilihlah responden yang “diduga” sebagai kader atau simpatisan partai A itu. Data pun valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan “silakan cek data dan lembaran hasil survei kami”.

“Kalau nama Akang mau muncul, silakan Kang, pertanyaannya apa biar nanti responden inget nama Akang, atau pendengar Akang di daerah mana banyaknya…!” sebuah pesan singkat pun masuk ke HP saya, reply atas SMS saya: “Bung, pa kbr? Kapan ada survei di Bandung, nama saya munculkan dong… he he he…”. Aduh…! Wallahu a’lam. (www.romeltea.com).*