Apakah jurnalisme data adalah istilah yang dibuat-buat padahal jurnalisme itu memang seharusnya berdasarkan pada data?
Apakah tugas jurnalis hanya menuliskan dan membunyikan data-data tanpa konteks dan tidak menganalisisnya menjadi informasi yang lebih berguna? Baca lebih lanjut
Teknik Penulisan Artikel – Cara Menulis Artikel Opini. Pengertian, Karakteristik, Proses, Struktur Naskah.
PENGERTIAN ARTIKEL
KARAKTERISTIK ARTIKEL
STRUKTUR ARTIKEL
CARA MENULIS ARTIKEL
Memilih Tema
Memilih Judul
Susun Alinea Pertama
Susun Alinea Penjelas
Mengolah Gaya Penulisan
Eksploitasi Data atau Rujukan
Simpulkan Pendapat dalam Alinea Penutup
Mengedit Tulisan
Menyebarkan/ Memasarkan Tulisan
REFERENSI:
Ketua Dewan Pers, Prof Dr M Nuh mengingatkan pemerintah dan stakeholders lainnya menempatkan posisi media massa secara pas. Posisikan media massa sebagai komplemen, bukan suplemen.
Hal itu dikatakan M Nuh saat kegiatan Media Gathering yang digelar Bupati Magetan, Dr Suprawoto di Pendopo pemkab setempat beberapa hari lalu. “Jadikan media massa sebagai komplemen dan jangan tempatkan sebagai suplemen,” katanya mengingatkan.
Kegiatan ini diikuti sejumlah pejabat dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Magetan, wartawan, dan pimpinan media massa dari Surabaya.
M Nuh mengutarakan, pentingnya tiga pilar untuk mewujudkan kemerdekaan pers. Apa saja? Pertama, kompetensi wartawan. Hal itu menjadi kebutuhan mutlak, di mana wartawan kompeten yang bisa menegakkan dan mengisi kemerdekaan pers.
“Tidak mungkin kemerdekaan pers diisi wartawan yang tak berkompeten,” katanya.
M Nuh mengapresiasi langkah dan program yang dijalankan PWI Jatim dalam konteks ini. Program UKW PWI Jatim yang telah dijalankan sebanyak 27 angkatan merupakan program konkrit untuk mewujudkan wartawan berkompeten.
“Program tersebut layak diteruskan di kemudian hari,” ujarnya.
Pilar kedua adalah proteksi hukum yang diberikan negara kepada wartawan dan media massa.
M Nuh mengutarakan, sangat tidak mungkin kemerdekaan pers bisa ditegakkan dan dijalankan di tengah perlindungan hukum yang lemah kepada wartawan dan media massa.
Dia memandang UU Nomor 40/1999 tentang Pers cukup memadai untuk memberikan proteksi kepada wartawan.
Selain itu, dalam perspektif lain, wartawan juga diingatkan jangan pongah dan takabur dalam menjalankan profesinya. Sebab, wartawan dan media massa hakikatnya juga diawasi. Secara personal, warga negara bisa mengajukan hak jawab dan hak koreksi terkait pemberitaan yang dinilai keliru dan merugikan kepentingannya.
Secara kolektif, tambahnya, komunitas masyarakat bisa membentuk media watch untuk mengawasi dan mengontrol kinerja wartawan dan media massa. Secara kelembagaan negara, dibentuk Dewan Pers yang berfungsi mengawal dan mengawasi kehidupan pers nasional agar tetap dalam koridor Kode Etik Jurnalistik dan regulasi pers lainnya.
Sedang pilar ketiga adalah kesejahteraan wartawan. Dalam hal ini, M Nuh mengingatkan pemilik media massa harus memiliki komitmen kuat untuk memberikan kesejahteraan wartawannya dan meningkatkannya dari tahun ke tahun. Sebab, tak mungkin kemerdekaan pers ditegakkan wartawan yang dari aspek kesejahteraan belum selesai.
Hal lain yang diingatkan M Nuh kepada media massa dan wartawan adalah pentingnya menjalankan fungsi dan peran media massa secara konsisten.
Berdasar UU Nomor 40/1999, fungsi pers antara lain informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan wahana ekonomi bisnis. M Nuh menguraikan lebih dalam lagi tentang fungsi dan peran pers dalam perspektif masa depan.
Apa saja? Menurut M Nuh, pers juga mengemban tugas untuk mencerdaskan warga negara, memberdayakan dan mencerahkan masyarakat, dan menumbuhkan nasionalisme di kalangan warga negara. Atas semua fungsi dan peran pers tersebut, faktor kemerdekaan pers berada di posisi penting dan strategis.
“Yang menjaga kemerdekaan pers itu bukan sekadar masyarakat pers itu sendiri, tapi kita semua secara keseluruhan. Makanya jangan tempatkan pers sebagai suplemen, tapi komplemen. Sebab, tanggung jawab melakukan check and balances tak mungkin diserahkan kepada individu, tapi harus kepada lembaga yakni media massa,” tegas M Nuh. [beritajatim.com]
Jurnalisme Buruh (Labour Journalism) bisa dipahami dalam dua sisi. Pertama, pemberitaan tentang buruh atau pekerja. Kedua, aktivitas jurnalistik yang dilakukan buruh/pekerja.
Jurnalisme buruh dalam pengertian pertama sudah berjalan. Umumnya, pemberitaan tentang buruh berkaitan dengan aksi demonstrasi, upah, PHK, atau kecelakaan kerja.
Jurnalisme buruh dalam pengertian kedua masih minim. Baca lebih lanjut
Tahapan Kerja Jurnalistik
Rapat Redaksi — Peliputan/ Pengumpulan sumber berita — Penulisan — Penyuntingan — Penyiaran/ Publikasi
Penyusunan Informasi
Informasi yang disajikan sebuah media massa tentu harus dibuat atau disusun dulu. Yang bertugas menyusun informasi adalah bagian redaksi (Editorial Department), yakni para wartawan, mulai dari Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana, Redaktur Desk, Reporter, Fotografer, Koresponden, hingga Kontributor. Baca lebih lanjut
Romeltea WP 