Mengungkap Kejelekan Capres


the-fourth-estateAnggota Dewan Pers, Leo Batubara, membolehkan media massa menerbitkan pemberitaan mendetail tentang capres/cawapres, terutama kejelekan di kampanye. Namun, wajib memiliki fakta akurat serta narasumber yang kapabel. Seperti dilansir Republika Online (14/6), Leo mengatakan, pemberitaan menyoal capres/cawapres memang harus disiarkan, supaya masyarakat mengetahui lebih jauh tentang calon pemimpin mereka pada massa mendatang. “Yang tidak boleh adalah pemberitaan `ngawur` (tanpa bukti), karena ini sama saja dengan fitnah,” katanya.

Dia menegaskan, mereka (capres/cawapres) yang diberitakan juga tidak boleh marah. “Kalau berita tersebut benar, faktual dan diungkapkan oleh orang dipercaya, apa masyarakat tidak boleh mengetahuinya?” katanya.

Pernyataan Alex tentu berdasar hukum, yakni UU No. 40/1999 tentang fungsi pers. Selain berfungsi sebagai penyebar informasi (to inform), pendidik (to educate), dan menghibur (to entertaint), pers juga berfungsi sebagai “pengawas sosial” (social control), yakni mengawasi kinerja pemerintah, elite politik, atau lembaga publik demi terhindarnya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Fungsi kontrol sosial juga memberi otoritas kepada pers untuk mengkritisi perilaku masyarakat agar “taat asas” atau mematuhi aturan.

Para pakar media atau komunikasi bersepakat, fungsi kontrol sosial pers atau media massa mempunyai aspek yang amat luas. Salah satunya sebagai “anjing penjaga” (watchdog). Karena fungsi watchdog inilah muncul persepsi, media berada pada posisi saling berhadapan atau berkonfrontasi dengan pemerintah. Bahkan, ada adagium, pers adalah musuh alami (natural enemy) pemerintah. Karena fungsi ini pula rezim mana pun senantiasa berusaha mengkooptasi atau menguasai media massa agar keburukannya tidak tersebar luas.

Sebagai watchdog, media memang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah, lembaga legislatif, serta yudikatif agar segala kebijakan ketiga lembaga “trias politica” itu tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Media bertindak sebagai “pengingat” bila terjadi penyimpangan. Karena fungsi ini pula, pers atau media massa dijuluki “pilar keempat demokrasi” atau “kekuatan keempat” (fourth estate).

Dalam kasus capres-cawapres, media massa berperan mencegah munculnya pemimpin negara yang tidak kredibel, bahkan membahayakan negara. Media berperan besar dalam memengaruhi publik agar memilik kandidat terbaik, minimal memilih kandidat yang kejelekannya “paling sedikit”.

Dalam perspektif Islam, memberitakan aib atau kelejekan orang adalah ghibah (bergunjing) yang sangat dilarang. Namun demikian, tidak semua ghibah dilarang, begitu ‘kan ustadz? Dalam literatur Islam kita mengenal ghibah yang dibolehkan, antara lain ketika mengungkap perilaku jahat seseorang kepada hakim atau kepada siapa pun, demi menghindari korban berikutnya, juga mengungkap kejelekan calon pemimpin agar tidak dipilih jika kejelekannya itu membahayakan umat. Pemimpin umat mesti menjadi teladan ‘kan?. Perilaku buruk dan kebijakannya tentu berdampak luas bagi kehidupan umat. Bukan begitu, ustadz? Wallahu a’lam.*

One thought on “Mengungkap Kejelekan Capres

Tulis Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s