Provokasi di Balik Kekerasan FPI 1 Juni


Oleh H. Usep Romli HM

KELOMPOK “lan tardlo” yang tidak rela kepada Islam dan umat Islam, berhasil memancing benturan keras di kalangan ormas-ormas Islam. Dimulai dari serangan para anggota Front Pembela Islam (FPI) kepada kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), persoalan menjadi melebar ke sana ke mari. Ormas-ormas di bawah Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), seperti GP Ansor, PMII, Garda Bangsa, bergerak serempak menuntut pembubaran FPI.  Huru-hara 1 Juni yang menimbulkan korban luka-luka di pihak AKKBB, telah menjadi jalan pintas untuk saling hantam sesama (ormas) Islam. Menyaksikan hal itu, tentu saja ada pihak-pihak tertentu yang  diam-diam bertepuk-tangan. Ikan yang tertangkap, lebih besar daripada umpan yang dipasang. 

Dan orang-orang cenderung lupa kepada siapa yang memasang pancing atau perangkap. Lupa kepada siapa yang melempar umpan. Padahal jika mau berpikir jernih, sebelum peristiwa yang mencoreng nama baik Islam dan umat Islam itu, telah bertaburan provkasi demi provokasi. Membuat suasana mampat sesak, dan meledak setelah mencapai titik-kulminasi melalui anarkisme FPI. Ledakan-ledakan lain yang lebih besar mungkin saja muncul kembali, di luar Monas, di luar Jakarta. Semuanya bertujuan membumihanguskan Islam dan umat Islam, walaupun di antara pihak-pihak yang ikut terlibat dalam provokasi tersebut merupakan tokoh-tokoh umat Islam ternama, tokoh-tokoh ormas Islam terkenal.

Terlepas dari urusan hukum, yang dituduhkan  kepada FPI,  marilah kita merenungkan sejenak tentang kondisi dan situasi di lingkungan umat Islam, sebelum huru-hara Monas 1 Juni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian untuk mawas diri.

Penyerangan massa Front Pembela Islam (FPI), terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (AKKBB) di silang Monas, Jakarta, Ahad  1 Juni yl. , menambah deretan kekerasan yang dituduhkan kepada sekelompok umat Islam. Dalam menilai tindak anarkis ini, berbagai pihak selalu berpikir dan berbicara “hitam putih”. Bahwa sekelompok umat Islam bersikap fanatik, konvensional, kaku, in-toleran. Memegang teguh teks-teks Quran dan Hadits, dan menerapkannnya tanpa pertimbangan lain, selain halal-haram, mukmin-kafir, hak-batil, dan seterusnya. Sedangkan sekelompok lain,  bersikap moderat, demokrat, toleran, terbuka, serta bebas menafsirkan teks secara kontekstual. Bahkan sangat liberal dan plural.

Akibatnya terjadi benturan gagasan yang tak pernah “nyambung”. Saling bersikukuh. Merasa berada di pihak paling benar. Kelompok demokrat dan toleran – yang dipelopori oleh Jaringan Islam Liberal (JIL) – berpendirian, bahwa pihak manapun dapat mengkalim kebenaran, menganggap paling benar dan menuduh yang lain salah. Kebenaran berada dalam tataran nalar dan hati nurani masing-masing.

Penyebaran gagasan kalangan moderat dan demokrat serta liberal ini, sungguh luar biasa. Mereka memiliki segala sarana publikasi mulai dari media cetak, media elektronik dan media cyber. Mereka juga memiliki dana besar, serta jaringan luas dan kuat untuk menyebarkan gagasan-gagasan tersebut. Hampir semua perguruan tinggi Islam – terutama IAIN/UIN – telah berada dalam jaringan ini. Mereka juga mampu mendatangkan tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir Muslim liberal dari luar negeri. Seperti Nashr Abu Zaid dan Irshad Manji, yang pemikiran-pemikirannya dikategorikan “kafir” oleh kelompok Islam konvensional, karena menafsirkan ayat-ayat Quran dengan metode hermeneutika yang dianggap mengutamakan otak (ra’yu) daripada penghargaan dan keikhlasan terhadap kesakralan wahyu, penghalalan homoseks oleh Dr. Musdah Mulia yang konon berdasarkan ayat-ayat Quran, mengubah (tahrif) kata atau kalimat Quran yang tidak sesuai dengan asas pluralisme dan toleransi, seperti dilakukan Taufik Adnan Amal dalam buku “Rekonstruksi Sejarah al Quran” (2006), yang mengusulkan mengganti ayat “Innad dina indallahil Islam” dengan “Innad dina indallohil hanifiyah”.

Adapun kelompok konvensional, memegang teguh pendirian, bahwa kebenaran (haq) adalah mutlak milik Allah SWT yang telah menurunkan hukum-hukumNya kepada manusia. Innil hukmu illa lillah (Quran, S.Yusuf : 40). Tak ada hukum, selain hukum Allah. Hukum yang harus dianut, dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap manusia yang beriman kepadaNya. Penafsiran ayat-ayat Quran berada di tangan para ulama, syekh atau sarjana yang memiliki otoritas teruji dan terpuji di bidang ilmu tafsir, mengikuti jalur penafsiran yang sudah dikenal luas (mu’tabar) di kalangan para mufassir. Juga memegang teguh redaksional (matan) hadits Nabi Muhammad Saw, serta menerima penuh hasil pemikiran (ijtihad para ulama terdahulu (mutaqaddimin) dalam penjabaran fiqh (hukum Islam).

Penyebaran gagasan kalangan konvensional ini, amat terbatas. Hanya di lingkungan pesantren, majelis taklim atau diskusi-diskusi  mengenai suatu masalah keagamaan (batsul masail). Jarang media yang mengangkat hasil pemikiran mereka, dan merekapun jarang mampu mempublikasikannya secara luas atau tertulis. Lembaga pendidikan yang dulu diharapkan menampung dan mengolah gagasan-gagasan Islam konvensional adalah perguruan tinggi Islam semacam IAIN/UIN. Dari situ diharapkan muncul para ilmuwan Muslim yang menguasai ilmu-ilmu keislaman (tafaqquh fiddin). Namun IAIN /UIN sekarang sudah berhasil dikuasai kelompok liberal, yang jelas berseberangan dengan kelompok konvensional. Media-media yang ada dan mau menyebarluaskan gagasan mereka, rata-rata  berskala kecil dan khusus. Tidak seperti media umum yang mendukung kelompok liberal.

Maka muncullah perbedaan – bahkan pertentangan mencolok antara kedua kelompok tersebut. Terutama dalam hal-hal yang menyangkut hak-hak asasi dan keyakinan masing-masing. Kelompok konvensional berpendapat, keyakinan setiap orang, bukan didasarkan kepada hak asasi manusia (HAM). Melainkan pada hak asasi Allah SWT. Manusia berkewajiban tunduk dan patuh kepadaNya secara mutlak (dainunnah lillahi wahdah). Mengakui keesaanNya sekaligus mengakui Muhammad Saw sebagai utusanNya (syahadatain). Berkewajiban menjalankan perintahNya tanpa reserve dan meninggalkan laranganNya tanpa reserve pula. Perintah dan larangan itu sudah tercantum di dalam teks-teks Al Quran dan as Sunnah, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum (Islam).

Sebagian dari inti al Quran, adalah menerima kekuasaanNya secara mutlak, menjalankan hukum-hukumNya secara total (kaafah), dengan ancaman apabila menolak hukum-hukumNya termasuk kafir (Q.s.al Maidah : 44). Juga meyakini bahwa Muhammad adalah nabi terakhir (Q.s.al Ahzab : 40), tak ada lagi nabi setelah dia. Serta meyakini bahwa hanya Islam agama yang diterima di sisi Allah SWT (Q.s.Ali Imran : 19). Maka barangsiapa yang mencari (menganut) agama selain Islam, tertolak segala amal ibadahnya dan mereka di akhirat mendapat kerugian (Q.s.Ali Imran : 85).

Oleh kalangan liberal, ayat-ayat Quran itu dianggap tidak toleran. Tidak menghargai HAM yang memberi keleluasaan kepada setiap manusia untuk memeluk (atau tidak memeluk) agama apapun. Klaim bahwa Muhammad nabi terakhir (khatamun nabiyyin) terlalu mengada-ada, karena di setiap zaman dan kesempatan, pasti akan lahir “nabi-nabi” baru. Dan sebagainya, dan sebagainya, yang tidak pernah mencapai titik-temu.

Perbedaan sudut pandang dan keyakinan tersebut, melebar ke bidang lain di luar agama (akidah, ibadah, ahlak dan muammalah). Mengingat kondisi bangsa Indonesia amat majemuk, dalam bingkai NKRI, pemahaman tekstual keislaman yang “sempit” dan in-toleran itu, dianggap akan mengganggu stabilitas kesatuan dan kebhinekaan berbangsa bernegara.

Karena itu, dalam iklan AKKBB  tentang “apel akbar” di Monas 1 Juni, yang dimuat di beberapa media massa (Kompas, Tempo, Media Indonesia), beberapa hari sebelumnya, disinggung mengenai kekhawatiran pemaksaan kehendak dari sekelompok orang, yang akan mengganggu keutuhan NKRI. AKKBB mengambil contoh tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah. AKKBB menyerukan agar pemerintah, para wakil rakyat, dan para pemegang otoritas hukum, untuk tidak takut kepada tekanan yang membahayakan ke-Indonesia-an itu.

Seruan berjudul “Mari Pertahankan Indonesia Kita” itu, didukung oleh kl. 286 orang tokoh lintas agama dan lintas ideologi, antara lain (berdasarkan nama berhuruf besar pada iklan), A.Rahman Tolleng, A.Syafii Maarif,  Adnan Buyung Nasution, Amien Rais, Anand Khrisna, Arief Budiman, Asmara Nababan, zyumardi Azra, Christanti Wibisono, Djohan Effendi, Fikri Jufri, Goenawan Mohammad,  Gusti Ratu Hemas, Ichlasul Amal, Jorga Ibrahim, Julia Suryakusuma, Kemala Chandra Kirana, KH Abdud Tawwab, KH Abdul A’la, KH Abdul Muhaimin, KH Abdurahman Wahid, KH Hussein Muhammad, KH Imam Gazali Said, K M Imanul Haq Faqih, KH Mustofa Bisri, KH Nuril Arifin, KH Nuruddin Amin, KH afe’i Ali, KH Syarif Usman Yahya, M Dawam Rahardjo, Marsilam Simanjuntak, Mochtat Pabottinggi, Moeslim Abdurahman, Musdah Mulia, Nono Anwar Makarim, Ratna Sarumpaet, Rizal Mallarangeng, Saparinah Sadli, Shinta Nuriyuah Wahid, Susanto Pudjomartono, Todung Mulia Lubis, Ulil Abshar Abdalla, Yenny Zanuba Wahid dll.  berbunyi :

Indonesia menjamin tiap warga bebas beragama. Inilah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Ini juga inti dari asas Bhineka Tunggal Ika yang menjadi sendi ke-Indonesiaan – kita. Tapi belakangan ini ada sekelompok orang yang hendak menghapuskan hak asasi itu, dan mengancam ke-bhineka-an. Mereka juga menyebarkan kebencian dan ketakutan di masyarakat. Bahkan mereka menggunakan kekerasan, seperti yang terjadi terhadap penganut Ahmadiyah yang sejak 1925 hdup di Indonesia dan berdampingan damai dengan umat lain. Pada akhirnya mereka memaksakan rencana mereka untuk mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila, mengabaikan konstitusi, dan menghancurkan sendi kebersamaan kita. Kami menyerukan, agar pemerintah, para wakil rakyat dan para pemegang otoritas hukum, untuk tidak takut kepada tekanan yang membahayakan ke-Indonesia-an itu” (dikutip dari “Koran Tempo”, Senin, 16 Mei 2008, hal A17).

Mungkin terasa sangat provokatif bagi kelompok konvensional-tekstual, yang terus-terang tidak punya dukungan media massa, tidak memiliki dana untuk memasang iklan. Jikapun ada dana,  siap membayar, belum tentu ada media massa yang mau memasang iklan tandingan.

Dapat dipahami, jika kemudian otot yang bekerja. Akumulasi pertentangan faham bernuansa agama, yang tak terpecahkan dalam dialog, dan berlangsung dalam kondisi tak seimbang, tak mustahil meledak menjadi huru-hara anarkis. Inilah yang harus ditelusuri semua pihak sebelum menghakimi salah satu pihak salah atau benar. (Penulis, penggiat Majelis Taklim “Al Majid” Desa Majasari, Kec.Cibiuk, Kab.Garut).* 

Advertisements

Tulis Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s